Manado, Rekam-jejak.id – Diskusi menarik terjadi antara Koordinator Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter dan Plh Kepala Dinas Komunikasidan Digitalisasi (Komdigi) Denny Mangala saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD Sulut Selasa 28 Oktober 2025.
Royke Anter menyoroti persoalan kehadiran jurnalis dalam peliputan di dua instansi berbeda, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sulut.
“Mungkin ini hanya sebagai perbandingan saja. Misalnya saya, Royke Anter, menjadi wartawan di media A. Apakah saya bisa melakukan peliputan sekaligus di Pemprov dan di DPRD Sulut?” tanya Royke kepada Plh Kepala Dinas Komdigi Sulut, Denny Mangala.
Ia kemudian melanjutkan pertanyaannya, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam tugas peliputan ? atau justru setiap media harus menugaskan wartawan yang berbeda untuk masing-masing instansi.
Menanggapi hal itu, Denny Mangala menjelaskan bahwa pihak Pemprov Sulut tidak memiliki aturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.
“Kalau bicara soal standarisasi, di Pemprov Sulut memang tidak diatur secara spesifik,” ujarnya.
Denny menambahkan, jika satu media dikontrak oleh Pemprov Sulut dan juga DPRD, maka wartawan yang bertugas sebaiknya berbeda.
“Misalnya media A dikontrak di Pemprov, lalu juga di DPRD. Maka peliputnya harus berbeda. Tidak mungkin orang yang meliput di sini juga meliput di sana, karena masing-masing punya penugasan tersendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa secara kelembagaan, media boleh bekerja sama dengan dua instansi, namun wartawan yang sama tidak disarankan karena alasan efektivitas kerja.
“Di Pemprov ada pembagian tugas yang mencakup berbagai dinas dan kabupaten. Jadi tidak akan efektif jika satu orang wartawan harus meliput di dua tempat sekaligus,” pungkasnya. (**)
