Jakarta,Rekam-jejak.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan pesan penting terkait penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR-MPR (15/8/2025), beliau menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik beking tambang ilegal, terutama yang melibatkan oknum jenderal TNI-Polri. Pernyataan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang bersih dan berkeadilan.
Menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan apresiasi dan dukungannya. Beliau meyakini bahwa aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Lebih lanjut, Sahroni menyarankan agar penegakan hukum dilakukan secara cepat dan tepat, dimulai dengan menangkap para pelaku tambang ilegal.
“Ya bisa, gampang kok. Sangat kelihatan kok. Tangkap-tangkapin saja dulu semua itu (pelaku tambang ilegal),” ujar Sahroni (19/8/2025), menekankan pentingnya tindakan nyata di lapangan.
Sahroni menambahkan, penangkapan para pelaku akan membuka tabir lebih lebar dan mengungkap oknum-oknum yang mungkin mencoba melindungi mereka. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. “Tapi kalau ada yang keluar kan kelihatan, tinggal disikat. Kalau sudah perintahnya presiden, siapa yang mau berani (lawan) sih? Kita dukung lah,” tegasnya, menyiratkan keyakinan bahwa perintah Presiden akan menjadi landasan kuat bagi penegak hukum.
Sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem, Sahroni mengakui bahwa isu beking tambang ilegal oleh oknum jenderal bukanlah hal baru. Namun, beliau memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Prabowo yang berani mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik ini.
“Sebenarnya gini, itu bukan rahasia umum. Itu sudah pasti ada. Dugaan yang disampaikan Pak Prabowo, ada,” ungkap Sahroni. “Cuma kita bangganya adalah Pak Prabowo sebagai presiden saat ini menindaklanjuti untuk memberantas ini barang,” imbuhnya, menunjukkan harapan bahwa kepemimpinan Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pertambangan di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan peringatan keras kepada para jenderal TNI-Polri yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Beliau menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi, siapapun yang terlibat, demi kepentingan rakyat.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo, menunjukkan keteguhan dan komitmen yang kuat.
Kasus beking tambang ilegal oleh oknum jenderal menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius. Diharapkan, tindakan tegas dan komitmen yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dapat menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum yang cepat dan tepat, sebagaimana diimbau oleh Ahmad Sahroni, menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.
Baca Juga : 👇
