Jakarta,Rekam-jejak.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Terungkap, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) diduga meminta sejumlah fasilitas mewah dan uang dalam jumlah fantastis kepada salah satu tersangka, Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang kala itu menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan modus operandi yang dilakukan Noel dalam melancarkan aksinya. “Saat meminta motor, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) ngomong ke IBM (Irvian Bobby Mahendro), ‘Saya tahu kamu main motor besar ya. Kalau untuk saya cocoknya motor apa’?” ujar Setyo menirukan percakapan tersebut kepada wartawan, Sabtu (23/8).
Gayung bersambut, Irvian kemudian membelikan satu unit motor Ducati Scrambler berwarna biru dengan plat nomor B 4225 SUQ. Motor mewah tersebut, yang kini telah disita oleh penyidik KPK, diduga dibeli secara off the road untuk menyamarkan transaksi. Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa motor tersebut ditemukan di rumah anak Noel dengan menggunakan plat nomor palsu alias bodong.
Tak hanya motor, sebelumnya Noel juga diduga meminta uang senilai Rp3 miliar kepada Irvian dengan dalih untuk merenovasi rumah. Irvian, yang oleh Noel dijuluki sebagai “sultan” karena dianggap sebagai pejabat yang paling banyak memiliki uang di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwas K3) Kemnaker, memenuhi permintaan tersebut.
Dalam kasus ini, Irvian diduga menerima uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara pada periode 2019-2024. Selain Noel dan Irvian, KPK telah menetapkan sembilan tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kemnaker ini.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih, praktik koruptif ini melibatkan pejabat tinggi di lingkungan kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak pekerja dan menjamin keselamatan kerja. KPK diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Baca juga : 👇
Respon (1)