Jakarta,Rekam-jejak.id – Dewan Pers dengan keras mengecam pencabutan kartu liputan seorang jurnalis CNN Indonesia baru-baru ini. Tindakan ini terjadi setelah sang jurnalis mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan massal siswa akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pernyataan yang diterima Rekam-Jejak.id pada Minggu (28/09/2025), Dewan Pers menyatakan keprihatinannya atas tindakan tersebut dan potensi dampaknya terhadap kebebasan pers.
Dewan Pers menekankan bahwa tindakan pencabutan izin liputan wartawan CNN Indonesia, hanya karena mengajukan pertanyaan kepada Presiden terkait masalah kepentingan rakyat yang bersifat urgent, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan pers.
Seperti yang telah diberitakan secara luas, Diana Valencia dilaporkan dicabut izin liputannya oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden setelah menanyakan apakah Presiden telah mengeluarkan arahan kepada BGN terkait meningkatnya jumlah kasus keracunan. Insiden tersebut terjadi saat sesi tanya jawab pers di Bandara Halim Perdanakusuma, tak lama setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan dari luar negeri.
Ketua Umum Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, menyatakan bahwa pencabutan kartu liputan tersebut merupakan preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. “Tindakan ini jelas mengancam hak wartawan untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Kami akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kebebasan pers dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, “Dewan Pers akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Sekretariat Presiden, untuk menyelesaikan masalah ini.”Pungkas nya.
Dewan Pers menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam negara demokrasi dan meminta semua pihak untuk menghormati hak wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dewan Pers juga akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait insiden ini.
Dewan Pers mengimbau agar pemerintah, khususnya pihak Sekretariat Presiden, untuk lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan pers. Dewan Pers juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebebasan pers di Indonesia.
Presiden Prabowo sendiri telah menanggapi pertanyaan wartawan dengan menyatakan akan memanggil Ketua BGN, Dadan Hindayana, untuk evaluasi lebih lanjut terkait program MBG. Namun, tindakan BPMI selanjutnya telah menimbulkan kekhawatiran tentang kontradiksi internal dalam pemerintahan dan komitmennya terhadap transparansi.
Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap masalah ini, Dewan Pers akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia.
Baca Juga : 👇
Membangun Jurnalisme Berkualitas di Era Digital: DPD ASWIN Sulut Gelar Pelatihan Jurnalis untuk Umum
Respon (1)