Manado, Rekam-jejak.id – Kasus dugaan korupsi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Manado kembali menjadi sorotan publik setelah Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Utara (Polda Sulut) pada Rabu, 10 September 2025.
Sualang menyatakan bahwa PD Pasar Manado adalah bagian dari Pemerintah Kota Manado, namun mengaku tidak mengetahui detail teknis pengelolaan keuangan perusahaan. Pernyataan ini memicu pertanyaan, mengingat posisinya sebagai pemegang amanah publik yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan BUMD.
Penyidikan yang dilakukan Polda Sulut telah melibatkan beberapa saksi, termasuk pihak internal perusahaan, dan menguatkan indikasi adanya penyimpangan anggaran. Ketua 87 Hukrim Sulut, Fenly Lumentut, mengapresiasi Kapolda Sulut atas ketegasannya dalam mengusut kasus ini dan mendesak agar segera ditetapkan tersangka.
Kasus ini juga menyoroti dinamika internal PD Pasar Manado, di mana indikasi saling lempar tanggung jawab berpotensi menghambat proses hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang terstruktur dan tanpa pandang bulu sangat krusial.
Masyarakat kini menanti langkah konkret Polda Sulut dalam mengungkap aktor utama di balik dugaan korupsi ini. Jika terbukti melibatkan pejabat aktif atau mantan petinggi, penegakan hukum harus berjalan tanpa kompromi. Dukungan Pemerintah Kota Manado terhadap proses hukum juga harus tercermin dalam pembenahan serius tata kelola BUMD.
Dalam beberapa bulan terakhir, kasus dugaan korupsi di PD Pasar Manado telah memicu perhatian luas dari masyarakat dan LSM. Dugaan korupsi yang mencapai Rp 2,9 miliar juga telah diselidiki oleh kepolisian, dengan beberapa karyawan diperiksa sebagai saksi.
Dengan demikian, kasus ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Semoga keadilan dapat ditegakkan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat terwujud.
Baca Juga : 👇
Respon (2)