Manado, Rekam-jejak.id – Muncul perbedaan dalam daftar identitas pelaku yang dituduh melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, setelah Polda Metro Jaya dan Puspom TNI merilis informasi masing-masing. Kedua lembaga tersebut mengumumkan data mereka pada hari Rabu (18/3).
Dari sisi kepolisian, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan, terdapat dua terduga eksekutor yang berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, TNI mengungkapkan telah menangkap empat personelnya yang menjadi tersangka, yaitu Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Serda ES.
Ketua Kompolnas Choirul Anam menjelaskan bahwa dasar penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengacu pada bukti visual yang dapat diuji secara publik. “Kepolisian mendasarkan penyidikannya pada rekaman CCTV, sehingga masyarakat bisa langsung mengukur sejauh mana objektivitas proses hukum yang berjalan. Bagi kami sebagai lembaga pengawas, objektivitas yang didukung oleh bukti visual semacam ini adalah hal yang paling utama,” ucapnya pada saat konferensi pers Rabu kemarin.
Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan dengan eratnya kolaborasi antara Polri dan TNI untuk menyatukan temuan dari kedua pihak. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama secara sinergis agar setiap detail dalam kasus ini dapat terungkap dengan jelas dan adil,” katanya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga turut mengimbau agar kerja sama antara TNI dan Polri dapat dioptimalkan dalam penanganan kasus ini. Selain itu, ia juga mengajak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan yang maksimal kepada Andrie Yunus beserta keluarganya.
Perbedaan dalam daftar pelaku yang diumumkan oleh Polri dan TNI menunjukkan bahwa kedua lembaga masih dalam tahap menyelaraskan temuan penyidikan. Dengan dukungan dari pengawas dan pembuat kebijakan, kolaborasi antara keduanya diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak terkait, sekaligus memastikan perlindungan yang layak bagi korban dan keluarganya.
