BOLTIM, Rekam-Jejak.id — Sorotan terkait penetapan 25 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang belum jelas titik maupun jalur perizinannya memicu tanggapan tajam dari warga. Melalui kolom komentar pemberitaan Rekam-Jejak.id, akun atas nama Noval Almuftaz Mokodompit Vals menyampaikan keraguan mendalam terkait ketidakadilan dalam pembagian kawasan.Sabtu,(03/10/2026).
“Blok nda ada mas dorang mo kase, yang ada isi dorang kase di para kapitalis deng cukong,” tulis komentarnya.
Ungkapan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang menguat di kalangan penambang rakyat bahwa alih-alih diberikan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari tanah tersebut, kawasan yang sudah terbukti kandungan isinya justru dialihkan kepada pihak-pihak bermodal kuat. Dugaan ini memperkuat isu adanya pilih kasih dalam pengaturan pemberian izin yang seharusnya ditujukan bagi warga setempat.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Boltim Hendra Abarang telah mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera mengeluarkan peta kawasan usulan serta petunjuk teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hingga kini masyarakat belum mengetahui titik pasti maupun batas wilayah yang menjadi hak mereka, sementara penertiban terus berjalan.
Masyarakat menegaskan tidak menolak aturan, namun menuntut kepastian ruang kerja yang sah dan adil. Jika blok yang sudah ditetapkan ternyata kosong dan yang kaya dialihkan kepada pihak lain, maka WPR bukan lagi solusi bagi rakyat, melainkan alat penguasaan sumber daya oleh segelintir orang.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dugaan pilih kasih maupun alasan ketiadaan kejelasan peta kawasan. Rekam-Jejak.id akan terus mengawal dan menampilkan setiap perkembangan serta tanggapan dari pihak berwenang.
