Manado, Rekam‑Jejak.id — Kabar dugaan permintaan dana senilai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dalam penanganan sengketa tanah di Manado mengguncang lingkungan Polda Sulawesi Utara. John Hamenda melalui penasihat hukumnya, DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., resmi mengadukan Direktur Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi ke Propam Mabes Polri pada Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut tercatat di Propam Mabes Polri dengan nomor Surat Penerimaan Surat Pengaduan SPSP2/2026111201036. Klien menyampaikan dugaan permintaan dana itu muncul saat ia menanyakan perkembangan laporan polisi pada Agustus 2025. Dana tersebut dikaitkan agar penyidikan tidak dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Persoalan semakin rumit setelah terbit SP3 Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026. John Hamenda menduga penerbitan SP3 itu berkaitan dengan tidak terpenuhinya permintaan dana, meskipun dugaan keterkaitan antara permintaan dana dan SP3 tersebut belum terbukti dan menjadi materi pemeriksaan Propam.
Sengketa tanah yang menjadi latar belakang berada di Kelurahan Malalayang I, Kota Manado, dengan luas total 52.651 m², terdiri dari SHM 3788 seluas 36.560 m² dan SHM 3789 seluas 16.091 m². Nilai tanah diperkirakan minimal Rp600 miliar, dan John Hamenda berencana membangun Mall Manado Square di lokasi tersebut.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan keabsahan SP3 dengan merujuk dua putusan praperadilan di PN Manado, yaitu Putusan 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado yang menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan, serta Putusan 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo terkait penyitaan. Mereka meminta Propam memeriksa apakah SP3 Oktober 2026 sudah sesuai dengan amar putusan praperadilan.
Santrawan Paparang meminta Propam melakukan pemeriksaan substansial, evaluasi jabatan terhadap pejabat yang diadukan, dan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi tegas termasuk PTDH. Ia juga mendesak Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan laporan polisi John Hamenda dari Polda Sulut guna menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi kepada Kombes Pol Suryadi dan Kapolda Sulut Irjen Pol Yudo Hermanto belum diperoleh.
