Jakarta, Rekam-jejak.id — Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada Selasa, 10 November 2026. Keputusan ini diambil usai sidang kode etik yang digelar secara tertutup di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB atau berlangsung sekitar 11 jam.
Dalam sidang tersebut, majelis KKEP menyatakan Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran berat berupa perbuatan tercela. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, sanksi administratif PTDH dijatuhkan setelah majelis memeriksa keterangan saksi dan barang bukti yang ada.
Pemecatan ini berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya. Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik Polri tanpa prosedur hukum yang sah, termasuk dugaan penghapusan jejak digital terkait aksi penyadapan tersebut.
Ahrie Sonta merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan. Selain Ahrie, tersangka lainnya adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ahrie Sonta menyatakan akan mengajukan banding atas putusan etik tersebut. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga menanggapi rencana banding itu, menyatakan proses persidangan selanjutnya akan tetap berjalan.
Perlu dipahami, putusan sanksi etik ini terpisah dari proses hukum pidana yang masih berjalan. Proses pidana terus didalami dan menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Kasus ini menjadi sorotan besar publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat serta keamanan komunikasi Presiden dan pejabat negara.
