Sulawesi Utara, Rekam‑Jejak.id — Penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara kian memunculkan pertanyaan publik. Selain proses pemeriksaan yang melibatkan Kiki Mewoh, muncul pula unggahan foto yang menjadi sorotan tersendiri di media sosial.Kamis,(12/11/2026).
Diketahui, Kombes Pol Johannes Kindangen, S.I.K., M.Si. adalah Dirreskrimsus Polda Sulut yang baru menjabat. Dua hari yang lalu, akun pribadi Kiki Mewoh dikabarkan mengunggah foto bersama Kombes Pol Johannes Kindangen. Unggahan foto ini langsung menuai tanda tanya di mata masyarakat, terutama di tengah beredarnya informasi dugaan keterlibatan Kiki Mewoh dalam aktivitas PETI. Masyarakat mulai mempertanyakan dugaan adanya kedekatan antara Kiki Mewoh dengan Dirreskrimsus yang baru tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, Kiki Mewoh diduga memberikan keterangan kepada Kejaksaan bahwa aktivitas pertambangan tersebut bukan sepenuhnya miliknya, melainkan dikaitkan dengan seseorang berinisial WNA alias Yuho. Kiki disebut‑sebut hanya memperoleh bagian atau fee sekitar 5 hingga 10 persen dari hasil aktivitas pertambangan tersebut.
Jika informasi ini benar, pertanyaan besar pun muncul: siapa sebenarnya pemilik, pengendali, dan pihak yang menikmati keuntungan utama dari aktivitas PETI tersebut? Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dan pembuktian melalui proses hukum. Namun, dugaan adanya pembagian hasil dan keterlibatan pihak lain patut didalami secara serius oleh aparat penegak hukum.
Masyarakat menegaskan, jangan sampai ada pihak yang hanya disebut, tetapi tidak pernah diperiksa! Publik menilai Kejaksaan maupun pihak kepolisian, termasuk Dirreskrimsus, tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan pihak tertentu. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain, seluruh mata rantai aktivitas PETI harus dibongkar secara menyeluruh.
Mulai dari pemilik modal, pemilik atau penyedia alat berat, pengendali lapangan, pengatur produksi, hingga pihak‑pihak yang diduga menikmati aliran keuntungan. Nama WNA alias Yuho yang disebut‑sebut juga perlu mendapatkan klarifikasi dan pendalaman apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatannya. Begitu pula Kiki Mewoh, aparat perlu menelusuri dasar penerimaan fee 5 hingga 10 persen, hubungannya dengan kegiatan pertambangan, serta peran yang bersangkutan.
Masyarakat tidak ingin tanggung jawab hukum hanya berhenti pada seseorang, sementara pihak yang diduga memiliki kendali atau memperoleh keuntungan lebih besar justru luput dari pemeriksaan. UU Minerba tidak boleh sekadar menjadi macan kertas!
Dugaan kegiatan penambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, sepanjang unsur pidananya terpenuhi. Selain itu, apabila ditemukan indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan, aparat juga perlu mendalami kemungkinan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
Publik meminta Kejaksaan dan Dirreskrimsus Polda Sulut bersikap transparan. Masyarakat mempertanyakan bagaimana perkembangan penanganan dugaan perkara PETI tersebut. Apakah Kiki Mewoh sudah dimintai keterangan secara resmi? Apakah sosok WNA alias Yuho telah diklarifikasi? Apakah aliran dana, kepemilikan alat berat, serta pihak‑pihak yang diduga memperoleh keuntungan sudah ditelusuri?
Masyarakat tidak ingin muncul kesan penegakan hukum yang tebang pilih, tajam kepada pihak tertentu tetapi tumpul terhadap pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar. Jangan ada yang kebal hukum!
Masyarakat tidak meminta seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan informasi yang beredar. Namun, publik berhak menuntut pemeriksaan yang objektif, transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang memenuhi unsur pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Hukum tidak boleh berhenti pada nama‑nama yang mudah dijangkau.
Kini publik menunggu langkah nyata Kejaksaan dan Dirreskrimsus Polda Sulut untuk mengungkap secara terang siapa sebenarnya aktor di balik dugaan aktivitas PETI tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan, Dirreskrimsus Polda Sulut, Kiki Mewoh, maupun WNA alias Yuho masih diperlukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan. Asas praduga tak bersalah harus dihormati. Namun, transparansi penegakan hukum dan perlindungan lingkungan merupakan kepentingan publik yang tidak boleh diabaikan.
